ProKontra Kebijakan WFA (Work From Anywhere) dalam Instansi Pemerintahan; Pelaksanaan vaksin di Kelurahan Tanjung Barat sudah mengikuti prosedur dan menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat, sebelum memasuki kelurahan kita selalu di cek suhu tubuh dan mencuci tangan terlebih dahulu, tidak lupa untuk selalu menggunakan masker Denganmenggunakan bahasa yang sama maka proses komunikasi dalam berinteraksi akan terlaksana dengan mudah. Tingkat kehamilan cenderung lebih tinggi di negara yang ekonominya kurang berkembang dan lebih rendah di negara yang pertumbuhan ekonominya tinggi. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kelahiran. Kebijakan pro-natalis dan anti HinggaSenin (16/3), angka infeksi Covid-19 mencapai 173.047 orang di 158 negara. Angka kematian untuk pandemi Covid-19 adalah 6.664 dan pasien yang sudah dinyatakan sembuh menjadi 77.783 orang. Mudahnya penyebaran virus Corona membuat masing-masing negara menerapkan kebijakan lockdown. Saifulmenambahkan bahwa di antara legislator dari partai-partai nasionalis itu, di banyak daerah, tidak peduli dengan platform partai mereka yang menjunjung tinggi kebinekaan ketika mereka dihadapkan dengan gerakan, jaringan, dan lobi kelompok Islam yang punya agenda menerapkan syariat Islam dalam kebijakan publik di daerah. HukumDalam Pembangunan Ekonomi. Adam Smith (1723-1790), Guru Besar dalam bidang filosofi moral dari Glasgow University pada tahun 1750, sekaligus pula sebagai ahli teori hukum, 7 "bapak ekonomi modern," 8 telah melahirkan ajaran mengenai keadilan (justice). Smith mengatakan bahwa, "tujuan keadilan adalah untuk melindungi dari kerugian Urbanisasi= perpindahan penduduk dari desa ke kota. Faktor pendorong : rendahnya penghasilan di desa, makin terbatasnya pemilikian lahan pertanian, terbatasnya lapangan kerja, sarana dan prasarana pendidikan serta hiburan di desa. Faktor penarik : upah di kota yang lebih tinggi dibandingkan dengan di desa, jumlah dan peluang pekerjaan di kota yang lebih banyak dan bervariasi, sarana dan PTPerusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. yang merupakan perseroan milik negara yang terdaftar pada indeks LQ45. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teknik analisis data dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan periode 2016 sampai tahun 2020. Hasil penelitian ini adalah dari kelima periode laporan keuangan yang yT4d. Prancis, dan jepangsemoga membantu, semangat belajarnya Indonesia , thailand , philiphina , papua nugini , somalia , pakistan , india , vietnam,china ,taiwan biasanya negara yang menerapkan kebijakan pro natalis terapat di negara berkembang. contohnya diatas Sensus penduduk merupakan penghitungan jumlah penduduk yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu, dilakukan secara serentak, dan bersifat menyeluruh dalam suatu batas negara. Sejak kemerdekaan Indonesia telah melaksanakan beberapa kali sensus penduduk yaitu sensus penduduk tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan terakhir tahun 2010. Sebelum Kemerdekaan, sebenarnya di Indonesia juga pernah dilakukan sensus, yaitu tahun 1920 dan 1930. Pada tahun 1920, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 34,3 juta jiwa dan tahun 1930 mencapai 60,7 juta. Berikut ini data hasil sensus penduduk di Indonesia. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk migrasi. Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dikatakan tinggi jika laju pertumbuhan penduduknya mencapai angka lebih dari 2%. Jika angka pertumbuhannya antara 1 dan 2 persen, laju pertumbuhan termasuk sedang. Jika angka pertumbuhan kurang dari satu persen, laju pertumbuhan termasuk rendah. Berdasarkan kriteria tersebut, pada sensus 2010, laju pertumbuhan penduduk Indonesia tergolong sedang. Sementara itu, negara-negara maju memiliki laju pertumbuhan penduduk yang rendah. Namun demikian, ada kecenderungan laju pertumbuhan penduduk Indonesia menurun yang berarti sedang menuju ciri kependudukan negara maju pada umumnya. Jumlah dan Angka Pertumbuhan Penduduk Sejumlah Negara di Dunia per PendudukKem per pendudukNatural Increase Negara Maju Baru4,51470,7 Negara Berkembang Laju pertumbuhan penduduk bervariasi antara satu negara dan negara lainnya. Negara tertentu angka pertumbuhannya tergolong tinggi, sementara yang lainnya tergolong rendah. Bahkan, ada beberapa negara yang angka pertumbuhan negatif. Jika suatu negara pertumbuhan penduduknya negatif maka negara tersebut penduduknya tidak bertambah malah berkurang jumlahnya. Berikut ini adalah hasil sensus penduduk Indonesia setelah kemerdekaan. Tahun SensusJumlah Penduduk jutaLaju Pertumbuhan % 196197,12,15 1971119,22,13 1980147,52,32 1990179,31,97 2000209,61,45 2010237,561,49 Adanya perbedaan laju pertumbuhan penduduk antara satu negara dan negara lainnya menyebabkan setiap negara menerapkan kebijakan yang berbeda untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Kebijaksanaan kependudukan berhubungan dengan dinamika kependudukan, yaitu perubahan-perubahan terhadap tingkat fertilitas, mortalitas dan migrasi. Ada dua macam kebijakan kependudukan yaitu kebijakan pro-natalis dan anti-natalis. Kebijakan pro-natalis mendukung penduduknya untuk memiliki jumlah anak yang banyak. Contoh negara tersebut adalah Kuwait, Jepang, Argentina, Brasil, Jerman, Israel. Kebijakan anti-natalis mendukung kebijakan yang mendorong turunnya angka kelahiran. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk yang terlalu besarr. Contoh negara yang menerapkan kebijakan ini adalah China dengan kebijakan satu anak one child policy Negara lainnya yang menerapkan kebijakan tersebut adalah Indonesia, Nigeria, India, dan sejumlah negara lainnya. Program Keluarga Berencana KB mencerminkan kebijakan antinatalis di Indonesia. Program tersebut diharapkan mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Jika laju pertumbuhan terkendali, diharapkan kualitas penduduknya akan makin baik. Dengan cara demikian, Indonesia diharapkan dapat lebih cepat menjadi negara maju. Dampak Pertumbuhan Penduduk Pertumbuhan penduduk ternyata membawa dampak positif dan negatif bagi suatu negara. Beberapa dampak pertumbuhan penduduk antara lain sebagai berikut. Dampak PositifDampak Negatif Tersedianya tenaga kerja untuk meningkatkan produksi dalam memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Bertambahnya kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan sehingga berkembang jumlah dan jenis usaha lokal. Meningkatnya investasi atau penanaman modal karena makin banyak kebutuhan manusia. Meningkatnya inovasi karena penduduk dipaksa untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya, agar produktivitas lahan pertaniannya meningkat, manusia mengembangkan pupuk dan benih unggul untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat. Meningkatnya Angka Pengangguran karena tidak terserap lapangan pekerjaan Meningkatnya Angka Kriminal karena desakan kebutuhan. Meningkatnya Angka Kemiskinan karena tidak terpenuhinya kebutuhan Berkurangnya Lahan untuk Pertanian karena digunakan untuk lahan pemukiman Makin Banyaknya Limbah dan Polusi yang disebabkan kegiatan industri, perdagangan, dan rumah tangga. Ketersediaan Pangan Makin Berkurang karena kekurangan lahan pertanian Kesehatan Masyarakat Makin Menurun Berkembangnya Permukiman Tidak Layak Huni Upaya Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk Upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Indonesia di antaranya diselenggarakan melalui program Keluarga Berencana KB. Program KB mulai digalakkan pada tahun 1970-an. Program tersebut membuahkan hasil karena angka pertumbuhan penduduk mulai berkurang. Tingkat kelahiran yang pada tahun 1970-an mencapai 5,6, pada tahun 2013 turun menjadi 2,6. Tujuan dari program KB tidak hanya sekadar mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga memperbaiki kesejahteraan ibu, anak dan keluarga, mengurangi angka kelahiran dan meningkatkan taraf hidup bangsa. Meningkatkan pendidikan, karena pendidikan diyakini akan mengubah cara pandang tentang jumlah anak dan melakukan perencanaan keluarga yang baik. Pendidikan juga dapat menunda usia pernikahan sehingga mengurangi kemungkinan untuk memiliki banyak anak. Pemberdayaan generasi muda, karena generasi muda yang terdidik dan bekerja akan mengurangi kemungkinan memiliki anak dalam jumlah banyak. Mereka akan berpikir rasional dalam menentukan jumlah anak sehingga perannya dalam masyarakat tidak terkendala oleh banyaknya anak. Meningkatkan peran pemuda dalam berbagai aktivitas seperti olahraga, seni, dan budaya. Berbagai aktivitas tersebut akan menunda usia menikah karena kesibukan mereka. Mobilitas Penduduk di Indonesia Perpindahan penduduk dapat berupa perpindahan dari desa ke kota, antarprovinsi, antar-pulau, dan bahkan perpindahan ke negara lainnya. Perpindahan penduduk Indonesia ke negara lain masih sangat kecil dibandingkan dengan tipe migrasi lainnya. 1. Urbanisasi Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi di Indonesia sangat jelas terjadi di Pulau Jawa yang daerah perkotaannya banyak berkembang. Banyak penduduk desa yang kemudian memutuskan untuk tinggal di kota, baik untuk menetap atau sementara. Berpindahnya penduduk di Indonesia, terutama setelah kemerdekaan disebabkan oleh beberapa faktor pendorong dan faktor penarik seperti di bawah ini. Faktor PendorongFaktor Penarik Rendahnya penghasilan atau upah di desa sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup. Makin terbatasnya pemilikan lahan pertanian akibat makin besarnya jumlah penduduk di desa. Terbatasnya lapangan kerja di desa. Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan di desa. Terbatasnya sarana hiburan di desa. Adanya bencana alam di desa, misalnya kekeringan, banjir, longsor dan lain-lain. Upah di kota yang lebih tinggi dibandingkan dengan di desa. Jumlah dan peluang pekerjaan di kota yang lebih banyak dan bervariasi Sarana dan prasarana pendidikan yang lebih memadai Sarana dan prasarana hiburan yang lebih memadai 2. Transmigrasi Transmigrasi adalah perpindahan penduduk antarprovinsi di Indonesia. Transmigrasi sudah dilaksanakan sejak jaman penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, transmigrasi dilaksanakan pertama kali pada tahun 1905. Pada saat itu, sebanyak 155 keluarga dari Karesidenan Kedu meliputi daerah Karanganyar Kebumen, Kebumen, dan Purworejo Jawa Tengah berhasil dipindahkan ke Gedongtatan, Provinsi Lampung. Jumlah penduduk yang dipindahkan mencapai jiwa. Pada masa pendudukan Jepang, dilaksanakan transmigrasi dari Jawa ke Lampung. Jumlah keluarga yang diberangkatkan mencapai keluarga atau jiwa. Pada masa Jepang, pelaksanaan transmigrasi dimaksudkan untuk mobilisasi tenaga kerja ke perkebunan di luar Jawa atau disebut Romusha. Transmigrasi Periode 1994-1999 Pada masa setelah Kemerdekaan, pemerintah melakukan transmigrasi melalui beberapa periodesasi, yaitu 1945-1950, 1950-1968, 1969-1974, 1974- 1979, 1979-1984, 1984-1989, 1989-1994, 1994-1999, 1999-2000, 2001-2003, 2004-sekarang. Daerah tujuannya makin luas tidak hanya ke Lampung, tetapi juga ke berbagai wilayah di Indonesia, seperti Sumatra Utara, Riau, Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat Ketika pertanyaan tentang dampak keabsahan dari teori Thomas Robert Malthus tentang pertumbuhan penduduk menurut deret ukur, sementara pertumbuhan bahan makanan menurut deret hitung diajukan, National Academic Sience of America NASA membuat kelompok kerja untuk menjawab pertanyaan pertama kali dikoordinasikan oleh Ansley Coale dan Edgar M Hoover dan melihat India sebagai daerah kajian. Kajian pada awal 1960-an membuktikan bahwa pertumbuhan penduduk menghalangi pembangunan. Berlawanan dengan itu, Julian Simon, ekonom Amerika, membantah bahwa hubungan antara pertumbuhan penduduk terlihat tidak jelas negligible. Rekomendasi dari hasil kajian itu adalah negara berkembang disarankan untuk masuk ke rezim dalam rezim pembangunan, penduduk mesti dikendalikan. Cara pengendalian adalah dengan mengurangi angka kelahiran melalui program keluarga berencana, memajukan pendidikan wanita, dan ekonomi keluarga. Indonesia sangat jelas menggunakan cara pandang itu ketika Profesor Widjojo Nitisastro, ekonom UI, menjabat ketua Bappenas sejak Repelita II, 1974. Ketika itu persoalan kependudukan terintegrasi ke dalam perencanaan pembangunan. Pada awal periode pertama, Jawa dan Bali dijadikan sebagai prioritas program KB nasional, kemudian dilanjutkan ke Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara sebagai prioritas tahap kebijakan keluarga berencana di Indonesia telah menyebabkan transisi demografi begitu cepat di Indonesia. Jawa dan Bali tercatat sebagai daerah dengan angka kelahiran yang turun lebih cepat dari perkiraan. Sumatera dan daerah lain mengikutinya. Proses ini berlanjut dan berakhir menjelang kejatuhan Soeharto. Setelah zaman reformasi, sepertinya aspek kependudukan kehilangan petunjuk dan arah. Tampaknya berbalik ke rezim yang tidak mendapatkan perhatian utama, atau setidaknya menganut berlawanan dengan antinatalis, alias PronatalisDikatakan tidak terarah jelas ketika target angka kelahiran total TFR pada tahun 2015 sebesar 2,1 per wanita dipastikan tidak akan tercapai. Kenapa? Mari kita simak hasil Survei Demografi Kesehatan IndonesiaSDKI dua seri waktu terakhir. SDKI 2007 dan 2012 merupakan dua informasi terakhir dari data kependudukan di Indonesia. Isi dari keduanya menunjukkan bahwa angka kelahiran, yang dihitung dari rata-rata kelahiran wanita berusia 15-49 tahun, telah mengalami kenaikan dari 2,4 per wanita, menjadi 2, pertanda terjadi kenaikan dari angka kelahiran. Temuan demikian sejalan dengan hasil sensus penduduk 2010, di mana jumlah penduduk Indonesia melebihi dari perkiraan yang ditetapkan sebelumnya. Bagaimana menjelaskan fenomena itu? Beberapa penjelasan diperkirakan dapat dijadikan titik kritis kenapa Indonesia menganut rezim pronatalis, rezim pemerintahan dengan kebijakan kependudukan menggunakan skenario lemah untuk kebijakan mengendalikan desentralisasi pembangunan telah mengurangi arti komando dari kebijakan kependudukan semasa Emil Salim dan Haryono Suyono. Kedua menteri ini telah memberikan perhatian intensif terhadap persoalan kependudukan. Terpusatnya program kependudukan dan keluarga berencana KB dapat menggerakkan dan mengimplementasikan program kependudukan secara intensif. Jangkauan program sampai pada pasangan usia subur PUS, dan menggerakkan para petugas keluarga berencana volunteer di desentralisasi digulirkan, sebagian besar pemerintah daerah tidak mengelola persoalan kependudukan menjadi program penting, tidak seaktif rezim sebelumnya. Boleh dibilang sangat langka pemerintah daerah yang mengalokasikan APBD untuk kebijakan kependudukan, kecuali peranan dari dinas catatan sipil, karena terintegrasi dengan struktur organisasi di pemerintah masa ini, kalaupun BKKBN masih ada pada level provinsi, corak dan intensitas kebijakan kependudukan relatif sebagai akibat dari yang pertama, target untuk menjangkau pasangan usia subur menjadi tidak begitu terarah. Angka penggunaan kontrasepsi pada kisaran 70 persen memang bisa dicapai. Namun, efektivitas penggunaan alat kontrasepsi menjadi berkurang karena pengguna KB pada umumnya adalah wanita dan berdimensi jangka pendek. Suntik dan pil adalah dua jenis alat kontrasepsi utama jangka pendek, sementara IUD dan kondom relatif sedikit yang menggunakan, apalagi KB kelahiran yang tidak direncanakan, unwanted birth, menjadi relatif masih tinggi. Ketiga, masih belum adanya strategi yang bersungguh-sungguh untuk menjangkau pasangan yang sebenarnya ingin menghentikan kelahiran, unmeet mereka tidak memperoleh pelayanan keluarga berencana. Angka ini sangat nyata dan kelihatan tidak bergerak turun pada dua kurun waktu survei. SDKI 2007 dan 2012 masih menunjukkan angka unmeet need masih berkisar antara 11- 12%.Padahal jika program KB diarahkan pada kelompok ini, sebenarnya akan semakin baik dampaknya terhadap penurunan angka InklusifJika tiga persoalan di atas sebagai penjelas negara masuk ke dalam rezim pronatalis, sebenarnya pendirian untuk mengendalikan jumlah penduduk sudah saatnya. Fokus dapat ditujukan pada kelompok pasangan PUS inklusif. Siapa mereka? Mereka adalah kelompok pasangan usia subur yang secara geografis tinggal di daerah yang sulit terjangkau pelayanan petugas keluarga berencana. Mereka mendiami wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, masyarakat pedalaman hutan dan perkebunan, masyarakat tertinggal, perbatasan, miskin, suku terasing, dan kelompok khas yang menganggap banyak anak banyak untuk menjangkau mereka adalah mesti lebih aktif ketimbang reaktif. Berbagai cerita sukses kader KB-KES di lapangan menunjukkan bahwa saatnya untuk melakukan revitalisasi kader KB-KES di daerah-daerah tersulit. Kader direkrut dan berciri integritas yang terbaik. Saat bersamaan fungsi mereka dapat mengangkat kesenangan untuk bekerja melayani sampai ke pelosok-pelosok. Keberadaan kader bekerja sama dengan bidan desa akan menjadikan sebuah gerakan program yang sukses di China bercirikan pada integritas yang tinggi dan memberikan pelayanan yang pasti oleh tenaga medis sampai ke pelosok-pelosok menjangkau keluarga yang berisiko tinggi memiliki angka kelahiran di atas rata-rata. Saat bersamaan pemerintah daerah juga dapat menjadikan program KB terintegrasi dengan program pembangunan lainnya. Sudah saatnya anak-anak mereka untuk memperoleh akses pada layanan khusus saatnya juga keluarga ini memperoleh kepastian dalam setiap program pemberdayaan ekonomi. Sudah saatnya juga kampanye kependudukan diarahkan kepada kelompok ini. Sekiranya ada kepastian diarahkan kepada keluarga ini, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama akan berbalik rezim ini masuk ke dalam kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan. Kapan? Menunggu kemudahan hati SBY-Boediono atau Besar Ekonomi SDMUniversitas Andalaslns Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Saya bukan penggemar drakor maupun band-band Korea yang tenar dan banyak digemari itu. Namun sudah pasti mengagumi perkembangan Pop-Culture dan juga senimatografi di negeri ini, terutama setelah menonton film the tergerak mencari tahu setelah dua minggu lalu membaca artikel cukup menarik tentang fenomena gerakan yang sedang tren di Korea Selatan Korsel NoMarriage yang menentang perkawinan dan hak untuk hidup dan bahagia atas keputusan dan pilihan yang diinspirasi dari kelompok feminisme radikal ini menentang nilai dan norma di masyarakat yang patriarkhis yang masih sangat kuat mengakar di Korsel. Ketika perempuan menjadi seorang istri, ia diharapkan mampu melalukukan segala hal bekerja, mengasuh membesarkan anak, dan merawat mertua yang sudah tua misalnya, tanpa dukungan dan perhatian yang cukup dari komunitas. Mau setinggi pendidikan dan sepintar apapun perempuan, pada akhirnya 'terperangkap' pada urusan yang mematikan potensi besar yang dimilikinya. Konsep yang terdengar tidak asing dengan juga mengkritik keras konsep kecantikan yang dibangun yang berkelindan erat dengan persoalan kekerasan seksual. "Escape The Corset" adalah gerakan yang menentang konsep kecantikan tersebut. Para pengikutnya membagikan video yang kemudian viral, aksi menghancurkan make ini kurang lebih persis seperti gerakan feminisme tahun '60an-'70an dengan slogan yang terkenal "the personal/private is political". Slogan yang menekankan hubungan antara pengalaman pribadi dengan struktur sosial dan politik. Satu hal yang paling dikritik adalah struktur patriarki yang subur terpelihara dalam keluarga. Gerakan NoMarriage dipelopori oleh YouTuber, Baeck Ha-na professional muda yang bekerja sebagai accounting dan pekerjaan sampingan YouTuber di akhir pekan. YouTube channel-nya berbahasa Korea SOLOdarity atau Kehidupan Hidup Sendiri. Mereka punya slogan 4B atau "Empat Tidak" tidak berpacaran, tidak melakukan seks, tidak menikah, dan tidak mengasuh anak. Tidak ada data resmi berapa banyak yang turut dalam gerakan ini, menurut artikel di sini diperkirakan ada 4000-an anggota. YouTube Channel yang menyuarakan ini disebut diikuti oleh puluhan ribu dan norma social yang partiarkhis yang mengakar di masyarakat, dan mensubordinasi perempuan digambarkan pada film yang sedang hit saat Ji-young, Born 1982 -semoga ada kesempatan menonton dalam waktu dekat- yang bercerita tentang perempuan Korsel yang keluar dari pekerjaannya karena menikah dan susah payah membesarkan anak tanpa dukungan yang cukup, namun sebaliknya harus menghadapi tekanan-tekanan soal standar dan norma patriarkhis yang kuat berlaku di review yang saya baca, banyak yang memuji film ini terutama menggambarkan dengan aktual dan kritis situasi yang dihadapi perempuan di Korsel. Disebutkan di artikel ini juga, menurut search engine terkemuka di Korsel, penonton perempuan setelah menonton film ini rata-rata memberi rating 9 point dari 10 sedangkan laki-laki ini membuat pemerintah resah yang sedang menghadapi situasi angka kelahiran anak/bayi paling rendah dan pengurangan dana besar-besaran untuk skema pension, implikasi dari usia produktif yang terus berkurang dan usia tua yang rata-rata melahirkan di Korea Selatan Korsel berada di tingkat bawah negara-negara Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi/Organization for Economic Co-operation and Development OECD di wilayah Asia Pasifik sejak data Bank Dunia, Korsel dan Puerto Rico adalah negara dengan rata-rata kelahiran terendah pada tahun 2017 yaitu tujuh anak-anak per 1000 orang/penduduk. Diikuti oleh Jepang dan Hong angka kelahiran ini sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai yang diyakini terutama perempuan. Belum diketahui persis dampak dari kampanye di atas namun cukup membuat pemerintah semakin khawatir. Laporan penelitian menunjukkan semakin banyak perempuan tidak percaya bahwa menikah adalah keharusan. Tahun 2010, perempuan di Korsel menjawab menikah adalah keharusan, dan 2018 turun menjadi Fenomena sosial dan kebijakan terkait pertumbuhan penduduk ini menarik. Dan saya menemukan artikel bagus yang mengulas tentang kebijakan pengendalian penduduk ini dalam kerangka pembangunan dan perspektif ekonomi di Korsel. Artikel ditulis oleh Sunhye Kim, Postdoctoral Fellow, dapat diunduh dan dibaca di sini. Fokus artikel ini lebih pada teknologi reproduksi sebagai alat untuk mengendalikan populasi dan bagaimana kebijakan kelompok pro-natalist membahayakan kesehatan reproduksi perempuan di Korsel, namun paling tidak cukup membantu kita memahami dinamika yang saat ini terjadi di dan latar belakang singkatKorsel adalah salah satu negara yang menerapkan kebijakan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk sebagi bagian dari pembangunan ekonomi di bawah rejim otoriter dari tahun '60-an sampai '80-an. Sebelumnya menggugurkan kandungan sangat dilarang kecuali pada situasi yang sangat khusus dan diatur pada Undang-Undang Hukum periode ini menggugurkan kandungan dapat diterima bahkan direkomendasikan oleh kelompok kebijakan anti-natalist yang dituangkan pada agenda 5 tahun untuk pembangunan kandungan dilakukan tanpa larangan dan penghukuman dan berjalan selama kurang lebih 50 tahun. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk menerima dana Internasional Asing pada kurun waktu tahun '60-an dan ' kebijakan pengguguran kandungan dapat dikatakan dengan dasar pertimbangan politik dan ekonomi dari pada berhubungan dengan kepercayaan agama maupun landasan berubah drastis pada tahun 2000-an ketika tingkat kelahiran bayi semakin rendah. Pada tahun 2005 mereka menerapkan master plan untuk mencegah pengguguran kandungan yang illegal, semata-mata untuk meningkatkan jumlah pertumbuhan penduduk melalui tahun 2018, pemerintah menambah sanksi bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan pengguguran kandungan selain hukuman kurungan, juga dengan penghentian ijin praktek bagian dari komitmen, the Korean College of Obstetrics and Gynaecology menghentikan kegiatan pengguguran kandungan. Para aktifis feminist melakukan protes dan advokasi untuk pengguguran kandungan yang aman dan pada praktek di lapangan, mereka berpendapat kebijakan ini menyebabkan menjamurnya tindakan pengguguran kandungan yang tidak aman dan membahayakan tahun 2005 juga, pemerintah menerapkan sebuah kebijakan nasional tentang rendahnya tingkat kelahiran di masyarakat yang menua The Framework Act on Low Birth Rate in an Aging Society. Mereka mengalokasikan lebih dari USD 100 billion setara satu trilyun lebih rupiah untuk kebijakan promosi kelahiran dalam rentang 10 tahun dan pengambil kebijakan menyadari bahwa merespon turunnya angka kelahiran penduduk tidak bisa diatasi tanpa kebijakan yang berbasis gender serta memberi perhatian khusus pada ketimpangan antara bekerja dan peran sebagai ibu rumah mendukung upaya kebijakan yang lebih ramah untuk pengasuhan anak, kesehatan sebelum dan paska persalinan yang lebih baik serta work-family balance, hidup yang seimbang antara bekerja dan berumah tangga. President Moon Jae-in menyatakan akan menerapkan kebijakan yang lebih ramah keluarga, dan dukungan kebijakan bagi orang tua ibu pemerintah menerapkan kebijakan yang belum pernah dilakukan sebelumnya, seperti memperpanjang masa cuti ibu melahirkan dan paternity leaves untuk suami/ayah, dukungan dana bagi pasangan yang tidak subur dan manfaat childcare namun dari sisi indikator kesehatan sepertinya tidak lebih ibu melahirkan dan bayi meningkat, dimana data tahun 2014 menunjukkan rasionya adalah per 100 ribu kelahiran, dimana angka ini tinggi dibandingkan negara-negara OECD dengan rata-rata Dan juga angka berat badan bayi yang rendah meningkat lima kali lipat pada 20 tahun periode dimana promosi kelahiran gencar dilakukan sebagai bagian dari agenda politik yang sangat penting, menterjemahkan kembali indikator kesehatan reproduksi masih merupakan agenda yang tak kalah penting untuk ditinjau ini untuk memastikan kebijakan yang mendukung kelahiran atau pertambahan penduduk memberikan perlindungan kesehatan reproduksi perempuan sebagai hak asasi manusia yang paling Gender adalah Kunci Menumbuhkan kesetaraan gender melalui pembagian peran di dalam keluarga sangat penting terus didorong agar perempuan juga dapat mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Ini temuan dan rekomendasi penting dari laporan International Labor Organization ILO, A Quantum Leap for Gender Equality For a Better Future of Work for All Maret 2019.Secara global, hampir 22% perempuan usia kerja atau sekitar 647 juta melakukan unpaid work pekerjaan rumah tangga, dan yang terkait pengasuhan anak secara penuh waktu dengan tingkat paling tinggi di negara-negara Arab sebanyak 60%. Sebagai perbandingan, hanya 41 juta laki-laki atau dari mereka melakukan unpaid work penuh pekerja juga melakukan lebih banyak pekerjaan rumah tangga. Lebih lanjut lagi, perempuan melakukan lebih dari sepertiga waktunya dan menghabiskan kurang lebih 4 jam, 25 menit setiap hari dibandingkan laki-laki yang hanya 1 jam, 23 menit. Akibatnya, karena situasi ini perempuan seringkali memilih untuk tidak mengambil kesempatan lebih di dunia kerja yang tentu saja akan menghambat sosial yang muncul di Korsel menggambarkan tentang ketimpangan gender yang mengakar di masyarakat. Penolakan keras terhadap institusi perkawinan karena hanya akan mematikan potensi perempuan merupakan perlawanan yang menarik untuk menguji bagaimana norma sosial akan berubah yang kemudian diterjemahkan atau direspon melalui kebijakan publik. Apakah ini berhasil? Kita lihat story dari gerakan sosial di Korsel ini, kesetaraan gender adalah kunci. Sudah seharusnya pilihan menikah atau tidak dilindungi sebagai hak mendasar manusia, baik perempuan maupun laki-laki untuk bebas dari penindasan, diskriminasi, subordinasi. Kebijakan negara diletakkan atas dasar perlindungan hak warga negara yang paling mendasar. Bahagia, sehat dan memaksimalkan potensi memang sudah semestinya menjadi tujuan bagi keberlangsungan hidup manusia di bumi ini. 1 2 3 4 5 Lihat Sosbud Selengkapnya Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Sejak Kemerdekaan Indonesia telah melaksanakan beberapa kali sensus penduduk. Sejak Kemerdekaan, telah dilakukan enam kali sensus penduduk, yaitu sensus penduduk tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan terakhir tahun 2010. Sebelum Kemerdekaan, sebenarnya di Indonesia juga pernah dilakukan sensus, yaitu tahun 1920 dan 1930. Pada tahun 1920, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 34,3 juta jiwa dan tahun 1930 mencapai 60,7 juta. Berikut ini data hasil sensus penduduk di Indonesia dalam Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Sejak Kemerdekaan. Dari data hasil sensus, diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dikatakan tinggi jika laju pertumbuhan penduduknya mencapai angka lebih dari 2% . Jika angka pertumbuhannya antara 1 dan 2 persen, laju pertumbuhan termasuk sedang. Jika angka pertumbuhan kurang dari satu persen, laju pertumbuhan termasuk rendah. Berdasarkan kriteria tersebut, pada sensus 2010, laju pertumbuhan penduduk Indonesia tergolong sedang. Sementara itu, negara-negara maju memiliki laju pertumbuhan penduduk yang rendah. Namun demikian, ada kecenderungan laju pertumbuhan penduduk Indonesia menurun yang berarti sedang menuju ciri kependudukan negara maju pada umumnya dari Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Sejak Kemerdekaan. Setelah melakukan kegiatan di atas, kamu dapat mengetahui bahwa laju pertumbuhan penduduk bervariasi antara satu negara dan negara lainnya. Negara tertentu angka pertumbuhannya tergolong tinggi, sementara yang lainnya tergolong rendah. Bahkan, ada beberapa negara yang angka pertumbuhan penduduknya negatif atau dibawah nol. Jika angka pertumbuhannya negatif, negara tersebut penduduknya tidak bertambah malah berkurang jumlahnya. Adanya perbedaan laju pertumbuhan penduduk antara satu negara dan negara lainnya menyebabkan setiap negara menerapkan kebijakan yang berbeda untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Sejumlah negara yang laju pertumbuhannya terlalu kecil atau bahkan negatif, berupaya menaikkan angka pertumbuhan penduduknya melalui sejumlah kebijakan yang bersifat pro-natalis. Kebijakan pro-natalis mendukung penduduknya untuk memiliki jumlah anak yang banyak. Contoh negara tersebut adalah Kuwait, Jepang, argentina, brazil, rusia, perancis, jerman, israel dan beberapa negara lainnya. Pada sisi lain, sejumlah negara berupaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduknya karena jumlahnya terlalu besar dan membebani perekonomian negara. Negara-negara tersebut menerapkan kebijakan yang anti-natalis. Kebijakan tersebut berupaya mengendalikan jumlah penduduk dengan beragam program. Contoh negara yang menerapkan kebijakan ini adalah China dengan kebijakan satu anak one child policy Negara lainnya yang menerapkan kebijakan tersebut adalah Indonesia, Nigeria, India, dan sejumlah negara lainnya dalam Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Sejak Kemerdekaan. Program Keluarga Berencana KB mencerminkan kebijakan antinatalis di Indonesia. Program tersebut diharapkan mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Jika laju pertumbuhan terkendali, diharapkan kualitas penduduknya akan makin baik. Negara juga tidak terlalu dibebani karena harus menyediakan lapangan kerja dan fasilitas hidup yang sangat banyak. dengan cara demikian, Indonesia diharapkan dapat lebih cepat menjadi negara maju. Baca Juga Contoh Dari Sebuah Negara Maju Di Dunia Tips Agar Upaya Indonesia Menjadi Negara Maju Karakteristik Negara Indonesia Menjadi Negara Maju di Dunia Demikian Artikel Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Sejak Kemerdekaan Yang Saya Buat Semoga Bermanfaat Ya Mbloo Artikel Terkait Kontribusi Kerja Sama Bidang Ekonomi Bagi Bangsa Indonesia Perkembangan Politik Pada Awal Dari Kemerdekaan Indonesia Lembaga Keuangan Bank Sarana Pendukung Kerja Sama Ekonomi Kontribusi Kerja Sama Bidang Sosial Budaya Bagi Bangsa Indonesia Sarana Dan Media Dari Pewarisan Budaya Indonesia

negara yang menerapkan kebijakan pro natalis